PEMBANGUNAN BERKACA PADA TRAGEDI DADALI

Aluran gorong-gorong Dadali yang kerap luput dari perhatian pembangunan yang berpotensi pada timbulnya ketidaknyamanan dan kecelakaan atau musibah.

Pembangunan kerap menghabiskan anggaran pemerintah pusat maupun daerah yang tidak sedikit. Peran estetika lebih menonjol dibandingkan peran manfaat dan inilah yang terjadi di lapangan. Timbullah pertanyaan dari sebagian orang “yang dianggap” awam, apakah pembangunan sudah menyentuh tiap element dalam lingkungan ?, sudah maksimalkah perencanaan dan pelaksanaannya ?. Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam, bagaimana agar setiap proses pembangunan bisa berjalan dengan baik dan menyasar kebutuhan lingkungan itu sendiri.

Jika kita berkaca dari tragedi Dadali, maka sangat menggemaskan sekaligus mencemaskannya proses ini. Bagaimana pembangunan yang terjadi hanya mengeelokkan wajah-wajah pusat kota tanpa pengawasan kebutuhan di wilayah yang berpotensi pada terjadinya ketidanyamanan bahkan kecelakaan atau musibah bagi masyarakat.

Mirisnya perencanaan yang tidak didasari kebutuhan wilayah hanya menimbulkan potensi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Lalu bagaimana agar anggaran pembangunan yang ada khususnya yang dialokasikan bagi sarana dan prasarana umum berbasis kebutuhan wilayah dapat direncanakan dan dilaksanakan ?.

Mari kita tarik mundur kebelakang. Sebelum pelaksanaan ada perencanaan. Sebelum perencanaan ada pendataan kebutuhan wilayah. Bagaimana agar tau apa saja yang dibutuhkan di wilayah ?. Pemerintah khususnya pemerintah daerah melalui Dinas terkait seperti PUPR yang merencanakan dan mengajukan budget pembangunan, seharusnya mengintruksikan kepada pemangku wilayah terkecil minimal kepada setiap Lurah di masing-masing kelurahan untuk turun kebawah mengamati kondisi wilayahnya dan mendata lokasi-lokasi mana saja yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki, ditambah atau dibuatkan sarana penunjang yang dapat meminimalisir potensi ketidaknyamanan bahkan keamanan bagi masyarakat.

Semua data yang masuk wajib mendapat perhatian dan prioritas, karena ini adalah hak masyarakat yang wajib di dapat. Keadilan sosial bagi masyarakat yang mana yang diperjuangkan jika masyarakat hanya dituntut kewajibannya tanpa diperhatikan hak-haknya yang mendasar dalam pembangunan ?

Jangan korbankan masyarakat untuk pembangunan yang tidak adil dan merata, tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Perhatian pemerintah tidak seharusnya menitik beratkan pada masalah perut dan ekonomi semata, namun akses terpenuhinya kebutuhan pangan atau ekonomi secara global harus juga diperhatikan. Sarana prasarana, akses mendapatkan informasi yang benar, akses menyampaikan permasalahan di lingkungan yang ada dan sebagainya. Betul, mungkin pemerintah sudah membuat akses kedekatan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, tapi pertanyaannya seberapa besar masyarakat mengetahui keberadaan akses itu dan memanfaatkannya. Ini berujung pada apakah upaya penyebaran informasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara optimal dan seberapa cepat pemerintah menanggapi hal tersebut ?

Kembali ke benang merah permasalahan ini. Pendataan permasalahan sarana prasarana lingkungan atau wilayah, menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah harus menjadi agenda rutin yang dimohonkan oleh Dinas terkait seperti Dinas PUPR atau diajukan oleh wilayah untuk masuk dalam rancangan anggaran pembangunan dan tiap tahunnya. Karena kebutuhan masyarakat menjadi lebih prioritas dari sekedar memoles wajah kota agar terlihat cantik dan apik tanpa memperhatikan hal terpenting yaitu kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Ria Soeroso

Consultant Publik